Wakil Bupati Theodorus Kawatu Ikut Rakorev TKPKD Tahun 2025

Minsel, MHN – Wakil Bupati Minahasa Selatan (Minsel), Brigjen TNI (Purn) Theodorus Kawatu, S.I.P mengikuti rapat koordinasi dan evaluasi (Rakorev) tim koorfinasi penanggulangan kemiskinan daerah (TKPKD) yang digelar oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Pemprov Sulut) di hotel Arya Duta Manado pada Selasa, (07/10-2025.

Acara dibuka dengan laporan dari Kepala Bappeda Provinsi Sulut, dilanjutkan dengan pemberian penghargaan percepatan pencegahan dan penurunan stunting Tahun 2025 kepada kabupaten/kota berprestasi, serta penandatanganan berita acara komitmen bersama dalam percepatan penanggulangan kemiskinan.

Wakil Gubernur Sulut Dr. Victor Mailanhkay, SH, MH dalam sambutannya saat membuka rapat, menuturkan bahwa kegiatan yang digelar Bappeda ini merupakan bagian dari upaya strategis Pemprov mendorong sinergi dan akselerasi penanggulangan kemiskinan dan stunting.

“Rapat yang digelar Pemprov Sulut melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) ini merupakan bagian dari upaya strategis pemerintah provinsi dalam mendorong sinergi dan akselerasi program penanggulangan kemiskinan dan stunting di seluruh wilayah yang ada di Sulawesi Utara,” tutur Wakil Gubernur.

Wakil Bupati Minsel Brigjen TNI (Purn) Theodorus Kawatu usai mengikuti kegiatan rapat mengungkapkan bahwa momen penting dalam acara ini adalah penghargaan kepada Kabupaten Minsel yang berhasil meraih penghargaan terbaik ketiga.

“Salah satu momen penting dalam acara ini adalah kebanggaan Kabupaten Minahasa Selatan yang berhasil meraih penghargaan terbaik ketiga dalam Kategori Best Performance (Penampilan terbaik) Berdasarkan hasil pemaparan pencegahan stunting Kabupaten Minahasa Selatan yang berlangsung beberapa waktu yang lalu di Hotel Aston,” ungkap Wakil Bupati Theodorus Kawatu.

Rapat Kordinasi dan Evaluasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2025 ini dihadiri oleh Wakil Gubernur Sulut Dr. Vctor Mailanhkay, SH, MH, Wakil Bupati Kabupaten dan Wakil Wali Kota Se Sulut, Kepala Bappelitbangda/Bappeda dan Kepala Dinas Sosial Kabupaten/Kota, Perwakilan instansi vertikal, Perbankan, LSM, serta Akademisi.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *