Minsel, MHN – Ahir-akhir ini ada dua kegiatan yang marak mengglobal yaitu program Pemerintah Pusat melakukan efisiensi anggaran, dan tuntutan masyarakat meminta bubarkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Ternyata program efisiensi anggaran dari Pemerintah Pusat dan demo di mana-mana menuntut ‘bubarkan DPR’, hingga anarkis dan pembakaran gedung DPR ternyata bukanlah cambuk bagi penghuni rumah rakyat di DPRD Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel).
Begitu tegas Pemerintah Pusat melakukan efisiensi anggaran dan kerasnya suara rakyat yang menjadi tuntutan nasional bubarkan DPR justru di DPRD Minsel melakukan pembangunan dengan anggaran tak tanggung-tanggung miliaran rupiah.
Hal itu sontak membuat banyak masyarakat bertanya-tanya, apa yang ada di benak DPRD Minsel.
“Rupa ba terek ini, karena di daerah lain kantor dewan dibakar malah di Minsel kantor dewan dapat anggaran miliaran untuk bangun bangunan baru, itu kan bukan sesuatu yang urgent atau mendesak” ucap Temi, salah seorang warga Minsel, yang juga pegiat Pers, Senin, (25/09/2025).
Marak di berbagai daerah melakukan demo hingga anarkis untuk menuntut ‘bubarkan DPR’, diakibatkan dengan ulah mereka sendiri yang dinilai tidak pro masyarakat.
Di Minsel tidak demikian. Mereka justru disinyalir akan mendapatkan tunjangan rumah sebesar Rp 8 juta per bulan dan mendapat proyek pembangunan bangunan baru.
Ketika dikonfirmasikan kepada Sekretaris Dewan (Sekwan) Minsel Lucky U. S. Tampi, SH, mengatakan bahwa pembangunan tersebut sudah sesuai mekanisme, walaupun dalam situasi efisiensi anggaran.
“Pelaksanaan kegiatan dimaksud sesuai dengan anggaran yg tertata di APBD 2025 yang prosesnya dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku. Terkait efisiensi anggaran untuk kegiatan yang terkena efisiensi langsung ditindaklanjuti oleh unit kerja yang mempunyai kewenangan untuk hal tersebut,” kata Tampi, melalui pesan singkat aplikasi WhatsApp pribadinya, (15/09).
Lucky Tampi menambahkan, “Mekanisme lelang kegiatan tersebut dilakukan sesuai mekanisme tahapan jauh hari sebelum terjadinya demo-demo akhir-akhir ini jadi pelaksanaan kerja sudah sementara jalan pemenang tender sekaligus juga sebagai pelaksana pekerjaan sudah tanda tangan kontrak sehingga menjadi kewajiban untuk segera melaksanakan pekerjaan,” ungkapnya.
Namun jika dilihat dari waktu berlakunya efisiensi anggaran yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto, sudah lebih dahulu dilakukan efisiensi anggaran lalu kemudian dilakukan tender. Yang artinya terkesan ada indikasi ‘dipaksakan’ untuk tetap melanjutkan pembangunan dengan biaya fantastis.
Pada beberapa waktu sebelumnya LSM dan Wartawan menyambangi Kantor DPR Minsel untuk meminta dukungan terkait perampasan aset dan issue nasional juga daerah.
Ternyata pertemuan yang digelar tersebut dalam bentuk Audiensi dimana perwakilan Ormas/LSM dan Wartawan yang hadirembetikan usulan/masukan tidak murni diterima dikarenakan oknum DPRD “Sogatal” SorGa TALinga, masuk telinga kanan keluar telinga kiri’ DPR Minsel berulah, dengan disetujuinya pembangunan memakan anggaran miliaran dan terima insentif rumah.
Padahal masyarakat menjerit butuh pekerjaan dan butuh bantuan. “Seandainya diberikan kepada masyarakat itu anggaran adalah lebih baik,” ujar Noldy, warga Minsel.
